Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar rapat koordinasi (rakor) pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengamanan Perairan Laut dan Pengawalan Logistik Pemilu 2024 di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Rabu (06/09/2023).
Rakor ini melibatkan jajaran Polres Kepulauan Seribu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Satpol PP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu.
Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mengatakan, pihaknya menyambut baik inisiasi Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jarot Sungkowo yang ingin membentuk SOP Sistem Pengamanan Perairan Laut dan Pengawalan Logistik Pemilu 2024 di wilayah Kepulauan Seribu.
"Karakteristik wilayah Kepulauan Seribu sangat berbeda dengan lima wilayah kota di DKI Jakarta. Jadi harus mempunyai strategi sendiri dalam rangka sistem pengamanan perairan laut dan pengawalan logistik Pemilu 2024 nanti," kata Junaedi.
Junaedi menambahkan, teknis dan mekanisme SOP nantinya dirumuskan agar pengamanan mulai dari distribusi kotak dan kertas suara ke semua pulau, hingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.
"Semua harus berbuat sesuai tupoksinya masing-masing karena ini adalah hajat negara agar bisa saling bersinergi dalam pengamanan Pemilu," tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jarot Sungkowo menuturkan, SOP Sistem Pengamanan Perairan Laut dan Pengawalan Logistik Pemilu 2024 bagian dari operasi Kepolisian terpusat Mantab Brata 2023-2024.
"Kami sangat mendukung terselenggaranya pemilu di Kepulauan Seribu dapat berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi menilai, pendistribusian logistik kotak suara dan kertas suara pemilu menggunakan kapal tradisional (kapal laut-red) dan dibungkus menggunakan plastik agar tidak rusak karena terkena air laut.
"Total ada 88 Tempat Pemungutan Suara di Kepulauan Seribu di antaranya 80 TPS berpenduduk dan 8 TPS khusus," pungkasnya.