Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Sudin PPAPP Kepulauan Seribu melakukan Advokasi Kebijakan dan Pendamping Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi, yang diselenggarakan di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Selasa (20/08/024).
Kegiatan yang dibuka secara langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Kepulauan Seribu, Alawi turut dihadiri SKPD/UKPD terkait dan narasumber dari Primacon Cipta Mandiri.
“Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mewujudkan PUG dengan strategi memasukkan isu gender dalam seluruh aspek pembangunan, yang merupakan upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender seperti marginalisasi, stereotip, sub koordinasi, kekerasan dan beban ganda,” kata Alawi.
Alawi menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan anggaran tahun 2023 telah ditetapkan Anggaran Responsif Gender daerah disepakati minimal 2,5 persen dan harus meningkat setiap tahunnya.
“Untuk mencapai tercapainya target tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk Perangkat Daerah baik dari sisi program dan kegiatan serta dukungan SDM yang memahami tentang strategi PUG,” jelasnya.
Alawi berharap, kegiatan saat ini dapat memberikan output dari berbagai UKPD dalam pembuatan rencana anggaran berbasis PUG, dengan menggunakan metode Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Bugeting Statement (GBS).
“Saya berharap para peserta dapat memahami secara maksimal kegiatan ini, sehingga dapat membawa dampak positif bagi wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,” tambahnya.