Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus melakukan rapat koordinasi bersama UKPD dan pihak terkait, untuk percepatan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kepulauan Seribu.
Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Kepulauan Seribu, Iwan Samosir mengatakan, untuk percepatan pembangunan, beberapa langkah telah disiapkan diantaranya, kajian, tempat, pola distribusi dan sistem pengoperasian.
"Semua sudah jalan, tinggal percepatan perijinan ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi," ujar Iwan Samosir di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Ia berharap, kelengkapan perijinan dapat diselesaikan hingga akhir tahun, sehingga awal tahun sudah bisa dibangun SPBU-nya, dengan tujuan lokasi SPBU apung akan ditempatkan dermaga sandarnya di Pulau Karya, Kepulauan Seribu Utara.
“Nantinya SPBU akan melayani warga Kepulauan Seribu untuk umum yang sifatnya non subsidi dan nelayan (subsidi-red),” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu, Rohman Toyib menambahkan, terkait subsidi bagi nelayan, pihaknya telah melakukan pendataan sebanyak 820 nelayan yang sudah terverifikasi, dan berhak mendapatkan subsidi BBM dengan kebutuhan sekitar 18.100 liter per hari.
"Kita berikan surat pengantar dan ID nelayan untuk kartu subsidi BBM," jelasnya.